11 Juli 2007
Federal Aviation Administration (FAA) hari ini akan mengaudit maskapai penerbangan AdamAir sebagai bagian identifikasi terhadap industri penerbangan nasional.
Michael E. Daniel, Manajer Asia Pasifik FAA Aviation Safety, mengatakan observasi terhadap AdamAir dilakukan secara menyeluruh untuk mengetahui sistem operasi maskapai penerbangan di Indonesia.
"Kami akan melakukan observasi terhadap AdamAir. Hasilnya akan menjadi tolok ukur untuk model bantuan teknis bagi Indonesia dalam meningkatkan kualitas keselamatan," ujarnya di sela-sela seminar bertema Safety-Time for Change, kemarin.
Awalnya, menurut dia, FAA akan memeriksa lima maskapai nasional yakni AdamAir, Garuda Indonesia, Lion Air, Mandala Airlines, dan Metro Batavia (Batavia Air). Namun, Daniel menyatakan pihaknya memutuskan memilih AdamAir menyisihkan empat maskapai lainnya.
Daniel tak bersedia menyebutkan alasan rind soal pilihan AdamAir sebagai objek audit dan observasi guna membuat model bantuan teknis bagi maskapai penerbangan Indonesia. "Yang jelas bukan alasan politis, tetapi ini kebijakan kami."
Dia menjelaskan pihaknya akan melakukan pengamatan dari tiga aspek yakni peraturan penerbangan {aviation law), operasi penerbangan, dan perawatan pesawat {maintenance aircraft).
Daniel mengatakan FAA yang telah bertugas di Indonesia terdiri dari empat orang yakni dari operation inspector, airworthiness inspector, legal advisor, dan leader. Tim tersebut juga akan didukung oleh FAA Asia Pasifik dan Civil Aviation Safety Authority (CASA) Australia.
Hasil audit itu, papar dia, nantinya berupa rekomendasi observasi yang akan diserahkan ke FAA pusat untuk dijadikan dasar penentuan kategori penerbangan Indonesia.
Kategori dua AS sebelumnya mengategorikan keselamatan penerbangan nasional ke kategori dua, sehingga FAA mengeluarkan pe
ringatan perjalanan bagi warganya yang bepergian ke Indonesia.
Kebijakan itu dilakukan pada 16 April lalu yang merevisi kategori keselamatan penerbangan Indonesia dari kategori satu menjadi kategori dua berdasarkan hasil audit sistem kontrol operasional dan hasil audit Ditjen Perhubungan Udara Dephub.
Direktur Sertifikasi dan Kelaikan Udara Departemen Perhubungan Yurlis Hasibuan menambahkan tim FAA sudah melakukan pemeriksaan terhadap Dephub sejak Senin lalu.
Dia merinci aspek yang diperiksa mencakup peraturan dan pelaksanaannya, kelembagaan, sumber daya manusia, proses sertifikasi, serta pengawasan.
Tim FAA akan melakukan proses identifikasi dari tahap peninjauan teknis , penyiapan rencana aksi, hingga bantuan teknis.
Juru Bicara AdamAir Danke Drajat mengatakan pihaknya menyambut baik rencana observasi yang akan dilakukan FAA kepada AdamAir untuk meningkatkan keselamatan penerbangan.
Friday, July 13, 2007
Sunday, May 6, 2007
KESELAMATAN DAN KEAMANAN PENERBANGAN ADALAH YANG UTAMA
"Kewajiban Maskapai Penerbangan Sipil dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia Terkait dengan Upaya Pemenuhan Keselamatan dan Keamanan Penumpang"
Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tujuan terselenggaranya penerbangan adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan berdaya guna, dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat dengan mengutamakan dan melindungi penerbangan nasional, menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas, sebagai pendorong, penggerak, dan penunjang pembangunan nasional serta mempererat hubungan antar bangsa.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah menetapkan visi dan misi nya sebagai berikut :
VISI:
"TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI UDARA YANG ANDAL, BERDAYA SAING DAN MEMBERIKAN NILAI TAMBAH.
MISI:
a. Memenuhi standar keamanan, keselamatan penerbangan dan pelayanan; menyediakan sarana, prasarana dan jaringan transportasi udara yang andal, optimal dan terintegrasi;
b. Mewujudkan iklim usaha dan transportasi udara yang kompetitif dan berkelanjutan (sustainable);
c. Mewujudkan kelembagaan yang efektif dan efisien.
KESELAMATAN DAN KEAMANAN PENERBANGAN
Keselamatan merupakan prioritas utama dalam dunia penerbangan, tidak ada kompromi dan toleransi. Pemerintah berkomitmen bahwa "Safety is Number One" sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992.
Penyelenggaraan transportasi udara tidak dapat dilepaskan dari pertumbuhan ekonomi masyarakat pengguna jasa transportasi udara yang dilayani dan juga kecenderungan perkembangan ekonomi global. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin membaik, peran Pemerintah yang semula sebagai penyedia jasa dan pelaku kegiatan ekonomi, akan berubah peran menjadi sebagai regulator.
Sebagai regulator, Pemerintah hanya bertugas menerbitkan berbagai aturan, melaksanakan sertifikasi dan pengawasan guna menjamin terselenggaranya transportasi udara yang memenuhi standar keselamatan penerbangan.
Pemerintah telah mempunyai Program Nasional Keamanan Penerbangan Sipil (National Civil Aviation Security Programme) yang bertujuan untuk keamanan dan keselamatan penerbangan, keteraturan dan keberlanjutan penerbangan sipil di Indonesia dengan memberikan perlindungan terhadap penumpang, awak pesawat udara, pesawat udara, para petugas di darat dan masyarakat, dan instalasi di kawasan bandar udara dari tindakan melawan hukum.
Pemerintah memandang perlunya paradigma baru bahwa keselamatan penerbangan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Perusahaan Penerbangan dan Masyarakat pengguna jasa.
Terkait dengan keamanan dan keselamatan penerbangan di Indonesia, Pemerintah telah menetapkan peraturan perundang-undangan antara lain:
a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan;
b. PP Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan;
c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2002 tentang Civil Aviation Safety Regulation (CASR) part 135;
d. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Civil Aviation Safety Regulation (CASR) part 121;
e. Peraturan Menteri Perhubungan lainnya yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan penerbangan;
f. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan penerbangan.
Sebagai langkah konkrit ke depan sesuai dengan ketentuan ICAO yang baru, Pemerintah telah memberlakukan Sistem Manajemen Keselamatan (Safety Management System/ SMS) di bidang penerbangan.
Sistem Manajemen Keselamatan (SMS) adalah suatu sistem monitoring yang berupa tim atau organisasi di dalam suatu perusahaan penerbangan yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang memonitor kinerja keselamatan dari perawatan dan pengoperasian serta memprediksi suatu bahaya, menganalisa resiko dan melakukan tindakan pengurangan resiko tersebut dengan membahas perihal keselamatan secara berkala yang dipimpin oleh Presiden Direktur Perusahaan Penerbangan sebagai pemegang komitmen safety.
Pemerintah melakukan revisi Peraturan Pemerintah dan Peraturan Keselamatan Penerbangan/CASR untuk memasukkan persyaratan Sistem Manajemen Keselamatan berupa tanggung jawab keselamatan oleh Presiden Direktur, sistem mengidentifikasi bahaya, menganalisa resiko dan tindaklanjut mengurangi resiko, kewajiban melakukan evaluasi keselamatan secara berkala, indikator keselamatan, internal evaluasi, emergency response plan yang dituangkan dalam safety manual airline.
Perusahaan penerbangan menyiapkan safety manual sesuai dengan persyaratan CASR dan dilaksanakan secara konsisten serta menentukan komitmen keselamatan (safety) kepada Pemerintah dengan menetapkan safety target yang dapat diterima (acceptable safety).
KEWAJIBAN MASKAPAI PENERBANGAN
Di dalam amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001, Menteri Perhubungan telah menetapkan Program Pengamanan Penerbangan Sipil yang terdiri dari Program Pengamanan Bandar Udara dan Program Pengamanan Perusahaan Angkutan Udara.
Berdasarkan Program Pengamanan Perusahaan Angkutan Udara, dalam pengoperasiannya setiap maskapai diwajibkan membuat Airline Security Programme (ASP) dan Airline Manual (AM) yang memuat antara lain:
a. Prosedur pengoperasian pesawat udara
b. Personil pesawat udara
c. Fasiltas peralatan pesawat udara
d. Airline Contingency Plan (untuk ASP)
e. Airline Emergency Plan (untuk Airline Manual)
TANGGUNG JAWAB DAN PENGAWASAN PEMERINTAH
Bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap keselamatan penumpang di udara antara lain:
a. Menjamin bahwa sarana transportasi yang disediakan memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan secara konsisten dan terus menerus
b. Secara konsisten dan terus menerus melakukan pengawasan dengan melakukan pengecekan terhadap pemenuhan peraturan perundang-undangan dan peraturan keselamatan penerbangan yang berlaku;
c. Penegakan hukum secara konsisten terhadap pelanggaran pemenuhan regulasi secara admnisistrsi berupa pencabutan sertifikat.
Sedangkan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah antara lain :
a. Monitoring secara kontinyu terhadap pelaksanaan kegiatan usaha jasa angkutan udara. Berdasarkan hasil monitoring tersebut dilakukan analisa dan evaluasi agar dapat diketahui apakah terdapat penyimpangan atau pelanggaran terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku. Apabila ditemui adanya penyimpangan atau pelanggaran, akan diberikan peringatan untuk tindakan korektif sampai dengan 3 kali, untuk selanjutnya diambil tindakan administratif sampai dengan memberikan sanksi (pencabutan izin rute, pencabutan izin usaha), sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Terkait dengan operasional pesawat udara, bagi perusahaan yang armadanya tidak memenuhi syarat kelaikan terbang maka akan di grounded dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
b. Pemerintah melakukan pengawasan dengan tahapan :
Tahap I
Melaksanakan proses sertifikasi sesuai dengan persyaratan keselamatan penerbangan terhadap organisasi operator, organisasi perawatan pesawat udara, organisasi pabrikan, organisasi pendidikan kecakapan, personil penerbangan (pilot, teknisi, awak kabin, petugas pemberangkatan/dispatcher) dan produk aeronautika (pesawat udara, mesin, baling-baling), yang dikeluarkan berupa sertifikat.
Tahap II
Melakukan pengawasan untuk memastikan pemegang sertifikat (certificate holder) tetap konsisten sesuai dengan persyaratan keselamatan penerbangan sama dengan pada waktu sertifikasi, melalui pelaksanaan antara lain:
- audit secara berkala;
- surveillance;
- ramp check;
- en-route check;
- proficiency check.
Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tujuan terselenggaranya penerbangan adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan berdaya guna, dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat dengan mengutamakan dan melindungi penerbangan nasional, menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas, sebagai pendorong, penggerak, dan penunjang pembangunan nasional serta mempererat hubungan antar bangsa.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah menetapkan visi dan misi nya sebagai berikut :
VISI:
"TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI UDARA YANG ANDAL, BERDAYA SAING DAN MEMBERIKAN NILAI TAMBAH.
MISI:
a. Memenuhi standar keamanan, keselamatan penerbangan dan pelayanan; menyediakan sarana, prasarana dan jaringan transportasi udara yang andal, optimal dan terintegrasi;
b. Mewujudkan iklim usaha dan transportasi udara yang kompetitif dan berkelanjutan (sustainable);
c. Mewujudkan kelembagaan yang efektif dan efisien.
KESELAMATAN DAN KEAMANAN PENERBANGAN
Keselamatan merupakan prioritas utama dalam dunia penerbangan, tidak ada kompromi dan toleransi. Pemerintah berkomitmen bahwa "Safety is Number One" sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992.
Penyelenggaraan transportasi udara tidak dapat dilepaskan dari pertumbuhan ekonomi masyarakat pengguna jasa transportasi udara yang dilayani dan juga kecenderungan perkembangan ekonomi global. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin membaik, peran Pemerintah yang semula sebagai penyedia jasa dan pelaku kegiatan ekonomi, akan berubah peran menjadi sebagai regulator.
Sebagai regulator, Pemerintah hanya bertugas menerbitkan berbagai aturan, melaksanakan sertifikasi dan pengawasan guna menjamin terselenggaranya transportasi udara yang memenuhi standar keselamatan penerbangan.
Pemerintah telah mempunyai Program Nasional Keamanan Penerbangan Sipil (National Civil Aviation Security Programme) yang bertujuan untuk keamanan dan keselamatan penerbangan, keteraturan dan keberlanjutan penerbangan sipil di Indonesia dengan memberikan perlindungan terhadap penumpang, awak pesawat udara, pesawat udara, para petugas di darat dan masyarakat, dan instalasi di kawasan bandar udara dari tindakan melawan hukum.
Pemerintah memandang perlunya paradigma baru bahwa keselamatan penerbangan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Perusahaan Penerbangan dan Masyarakat pengguna jasa.
Terkait dengan keamanan dan keselamatan penerbangan di Indonesia, Pemerintah telah menetapkan peraturan perundang-undangan antara lain:
a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan;
b. PP Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan;
c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2002 tentang Civil Aviation Safety Regulation (CASR) part 135;
d. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Civil Aviation Safety Regulation (CASR) part 121;
e. Peraturan Menteri Perhubungan lainnya yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan penerbangan;
f. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan penerbangan.
Sebagai langkah konkrit ke depan sesuai dengan ketentuan ICAO yang baru, Pemerintah telah memberlakukan Sistem Manajemen Keselamatan (Safety Management System/ SMS) di bidang penerbangan.
Sistem Manajemen Keselamatan (SMS) adalah suatu sistem monitoring yang berupa tim atau organisasi di dalam suatu perusahaan penerbangan yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang memonitor kinerja keselamatan dari perawatan dan pengoperasian serta memprediksi suatu bahaya, menganalisa resiko dan melakukan tindakan pengurangan resiko tersebut dengan membahas perihal keselamatan secara berkala yang dipimpin oleh Presiden Direktur Perusahaan Penerbangan sebagai pemegang komitmen safety.
Pemerintah melakukan revisi Peraturan Pemerintah dan Peraturan Keselamatan Penerbangan/CASR untuk memasukkan persyaratan Sistem Manajemen Keselamatan berupa tanggung jawab keselamatan oleh Presiden Direktur, sistem mengidentifikasi bahaya, menganalisa resiko dan tindaklanjut mengurangi resiko, kewajiban melakukan evaluasi keselamatan secara berkala, indikator keselamatan, internal evaluasi, emergency response plan yang dituangkan dalam safety manual airline.
Perusahaan penerbangan menyiapkan safety manual sesuai dengan persyaratan CASR dan dilaksanakan secara konsisten serta menentukan komitmen keselamatan (safety) kepada Pemerintah dengan menetapkan safety target yang dapat diterima (acceptable safety).
KEWAJIBAN MASKAPAI PENERBANGAN
Di dalam amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001, Menteri Perhubungan telah menetapkan Program Pengamanan Penerbangan Sipil yang terdiri dari Program Pengamanan Bandar Udara dan Program Pengamanan Perusahaan Angkutan Udara.
Berdasarkan Program Pengamanan Perusahaan Angkutan Udara, dalam pengoperasiannya setiap maskapai diwajibkan membuat Airline Security Programme (ASP) dan Airline Manual (AM) yang memuat antara lain:
a. Prosedur pengoperasian pesawat udara
b. Personil pesawat udara
c. Fasiltas peralatan pesawat udara
d. Airline Contingency Plan (untuk ASP)
e. Airline Emergency Plan (untuk Airline Manual)
TANGGUNG JAWAB DAN PENGAWASAN PEMERINTAH
Bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap keselamatan penumpang di udara antara lain:
a. Menjamin bahwa sarana transportasi yang disediakan memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan secara konsisten dan terus menerus
b. Secara konsisten dan terus menerus melakukan pengawasan dengan melakukan pengecekan terhadap pemenuhan peraturan perundang-undangan dan peraturan keselamatan penerbangan yang berlaku;
c. Penegakan hukum secara konsisten terhadap pelanggaran pemenuhan regulasi secara admnisistrsi berupa pencabutan sertifikat.
Sedangkan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah antara lain :
a. Monitoring secara kontinyu terhadap pelaksanaan kegiatan usaha jasa angkutan udara. Berdasarkan hasil monitoring tersebut dilakukan analisa dan evaluasi agar dapat diketahui apakah terdapat penyimpangan atau pelanggaran terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku. Apabila ditemui adanya penyimpangan atau pelanggaran, akan diberikan peringatan untuk tindakan korektif sampai dengan 3 kali, untuk selanjutnya diambil tindakan administratif sampai dengan memberikan sanksi (pencabutan izin rute, pencabutan izin usaha), sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Terkait dengan operasional pesawat udara, bagi perusahaan yang armadanya tidak memenuhi syarat kelaikan terbang maka akan di grounded dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
b. Pemerintah melakukan pengawasan dengan tahapan :
Tahap I
Melaksanakan proses sertifikasi sesuai dengan persyaratan keselamatan penerbangan terhadap organisasi operator, organisasi perawatan pesawat udara, organisasi pabrikan, organisasi pendidikan kecakapan, personil penerbangan (pilot, teknisi, awak kabin, petugas pemberangkatan/dispatcher) dan produk aeronautika (pesawat udara, mesin, baling-baling), yang dikeluarkan berupa sertifikat.
Tahap II
Melakukan pengawasan untuk memastikan pemegang sertifikat (certificate holder) tetap konsisten sesuai dengan persyaratan keselamatan penerbangan sama dengan pada waktu sertifikasi, melalui pelaksanaan antara lain:
- audit secara berkala;
- surveillance;
- ramp check;
- en-route check;
- proficiency check.
Sunday, April 15, 2007
AdamAir Berubah Segmen ke Middle Cost Carrier
JAKARTA - AdamAir akan melakukan perubahan segmentasi pasar, yang semula merupakan maskapai penerbangan low cost carrier menjadi middle cost carrier.
“Setelah ditandatanganinnya perjanjian pokok investasi dengan Bhakti Investama melalui anak perusahaan PT Global Transport Service, kami akan mengubah segmentasi pasar dari low cost carrier ke middle cost carrier,” kata Dirut PT Adam Skyconnection Airline (AdamAir) Adam Adhitya Suherman usai penandatangan dengan Bhakti Investama di Menara Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (12/4/2007).
Selain itu, AdamAir juga menargetkan dalam lima tahun ke depan akan melakukan ekspansi jumlah armada menjadi 60 pesawat dari posisi sekarang 22 pesawat.
Menyangkut aspek keselamatan penerbangan, AdamAir juga akan melakukan konsultasi dengan lembaga audit penerbangan asing IOSA. “IOSA adalah lembaga independent internasional. Standarnya juga menggunakan standar asing. Jadi ke depan kami berharap dapat lebih baik,” kata Adam sambil menambahkan audit itu akan dilakukan tiga hingga enam bulan ke depan.
Dengan adanya ekspansi segmen itu diharapkan keselamatan penumpang lebih baik dan AdamAir dapat melakukan full services.
“Setelah ditandatanganinnya perjanjian pokok investasi dengan Bhakti Investama melalui anak perusahaan PT Global Transport Service, kami akan mengubah segmentasi pasar dari low cost carrier ke middle cost carrier,” kata Dirut PT Adam Skyconnection Airline (AdamAir) Adam Adhitya Suherman usai penandatangan dengan Bhakti Investama di Menara Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (12/4/2007).
Selain itu, AdamAir juga menargetkan dalam lima tahun ke depan akan melakukan ekspansi jumlah armada menjadi 60 pesawat dari posisi sekarang 22 pesawat.
Menyangkut aspek keselamatan penerbangan, AdamAir juga akan melakukan konsultasi dengan lembaga audit penerbangan asing IOSA. “IOSA adalah lembaga independent internasional. Standarnya juga menggunakan standar asing. Jadi ke depan kami berharap dapat lebih baik,” kata Adam sambil menambahkan audit itu akan dilakukan tiga hingga enam bulan ke depan.
Dengan adanya ekspansi segmen itu diharapkan keselamatan penumpang lebih baik dan AdamAir dapat melakukan full services.
Bhakti Resmi Akuisisi 50% Saham AdamAir
JAKARTA - PT Bhakti Investama Tbk secara resmi melalui anak perusahaannya PT Global Transport Services mengakuisisi 50 persen saham PT Adam Skyconnection Airline (AdamAir). Sejauh ini nilai transaksi itu belum bisa disampaikan.
Penandatangan perjanjian transaksi akuisisi saham itu dilakukan oleh Dirut PT Global Transport Services Hartono Tanoesoedibjo dengan Dirut AdamAir Adam Adhitya Suherman di Menara Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (12/4/2007) sore.
Dengan penandatanganan perjanjian pokok investasi itu, menandakan resminya Bhakti Investama Global masuk ke AdamAir dan melebarkan sayap bisnisnya ke industri penerbangan.
Dirut Bhakti Investama Hary Djaja mengatakan, “Kami telah mencapai kesepakatan dengan pendiri AdamAir, 50 persen saham yang kami investasikan merupakan saham baru yang diterbitkan oleh AdamAir, sehingga dananya akan masuk ke AdamAir.”
Pada kesempatan yang sama, Dirut AdamAir Adam Aditya Suherman mengungkapkan sangat senang dengan dengan transaksi ini. “Kami sangat senang dapat bekerja sama dengan Bhakti Grup. Kami percaya dengan pengalaman Bhakti Grup di PT Indonesia Air Transport Tbk (IAT) yang lebih memiliki track record lebih baik serta pengalaman di bidang keuangan, AdamAir dapat dikembangkan lebih lanjut,” ujarnya.
Menurut dia, dengan visi yang sama, AdamAir dan Bhakti akan berusaha menjadikan perusahaan penerbangan ini dapat diandalkan dan terbaik di Indonesia.
Sementara itu turut menyaksikan penandatanganan pokok perjanjian itu Group President & CEO PT Global Mediacom Tbk Hary Tanoesoedibjo. Hary Tanoe mengatakan, "Kerja sama ini bukan satu tambah satu sama dengan dua. Tapi kami berharap satu tambah satu bisa menjadi lima atau lebih," ujarnya.
Penandatangan perjanjian transaksi akuisisi saham itu dilakukan oleh Dirut PT Global Transport Services Hartono Tanoesoedibjo dengan Dirut AdamAir Adam Adhitya Suherman di Menara Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (12/4/2007) sore.
Dengan penandatanganan perjanjian pokok investasi itu, menandakan resminya Bhakti Investama Global masuk ke AdamAir dan melebarkan sayap bisnisnya ke industri penerbangan.
Dirut Bhakti Investama Hary Djaja mengatakan, “Kami telah mencapai kesepakatan dengan pendiri AdamAir, 50 persen saham yang kami investasikan merupakan saham baru yang diterbitkan oleh AdamAir, sehingga dananya akan masuk ke AdamAir.”
Pada kesempatan yang sama, Dirut AdamAir Adam Aditya Suherman mengungkapkan sangat senang dengan dengan transaksi ini. “Kami sangat senang dapat bekerja sama dengan Bhakti Grup. Kami percaya dengan pengalaman Bhakti Grup di PT Indonesia Air Transport Tbk (IAT) yang lebih memiliki track record lebih baik serta pengalaman di bidang keuangan, AdamAir dapat dikembangkan lebih lanjut,” ujarnya.
Menurut dia, dengan visi yang sama, AdamAir dan Bhakti akan berusaha menjadikan perusahaan penerbangan ini dapat diandalkan dan terbaik di Indonesia.
Sementara itu turut menyaksikan penandatanganan pokok perjanjian itu Group President & CEO PT Global Mediacom Tbk Hary Tanoesoedibjo. Hary Tanoe mengatakan, "Kerja sama ini bukan satu tambah satu sama dengan dua. Tapi kami berharap satu tambah satu bisa menjadi lima atau lebih," ujarnya.
Friday, April 6, 2007
Nama Harus Sesuai KTP
Pelanggar Peraturan Dilarang Ikut dalam Penerbangan
Mulai 31 Maret 2007, setiap penumpang pesawat wajib menunjukkan identitas diri, misalnya kartu tanda penduduk. Jika nama yang tertera di tiket pesawat berbeda dengan KTP penumpang, pemegangnya tak diperbolehkan mengikuti penerbangan.
Aparat dari Kantor Administrator Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta akan menjadi pengawas dari penegakan peraturan ini. Pelanggar peraturan, baik dari pihak petugas maskapai penerbangan maupun penumpang, akan sama-sama mendapat sanksi.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan Mohamad Iksan Tatang, seusai meresmikan Kantor Administrator Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Selasa (6/3), mengemukakan, apa yang akan diberlakukan itu bukanlah peraturan baru karena sudah dimuat dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 1989 tentang keamanan penerbangan. Keputusan tersebut, antara lain, berbunyi, setiap penumpang pesawat wajib memperlihatkan identitas diri.
Sanksi
Menurut Tatang, sanksi yang dijatuhkan kepada penumpang pelanggar peraturan itu adalah dengan melarang yang bersangkutan ikut dalam penerbangan dimaksud. Akan tetapi, jika petugas pelaporan keberangkatan (chek in) dan petugas pemeriksa di bagian boarding dari maskapai penerbangan melanggar, petugas dari Administrator Bandara menjatuhkan sanksi penutupan konter pelaporan keberangkatan serta pembatalan penerbangan yang diadakan maskapai penerbangan pada jam tersebut.
Tatang mengatakan, peraturan tentang kewajiban menunjukkan identitas diri sebenarnya sudah lama diberlakukan. "Akan tetapi, membiasakan orang untuk menaatinya butuh waktu, seperti menggunakan sabuk pengaman, misalnya," kata Tatang saat ditanya soal mengapa peraturan yang sudah berusia 18 tahun itu baru ditegakkan sekarang.
Dua kali pemeriksaan
Pemeriksaan kartu tanda penduduk atau tanda identitas diri lain milik calon penumpang pesawat dilakukan pada saat mereka melapor ke konter keberangkatan dan saat hendak boarding.
"Ini dilakukan sebab di konter pelaporan sering bukan calon penumpang sendiri yang melapor," kata Tatang.
Sehubungan dengan keberadaan kantor baru Administrator Bandara Soekarno-Hatta, Tatang meminta agar koordinator pengelola bandara tersebut membuka kotak saran untuk menampung saran dan keluhan dari penumpang pesawat.
"Masukan dari masyarakat juga akan kami susun. Maskapai penerbangan yang paling sedikit mendapat keluhan akan kami umumkan," katanya. Tatang berharap hal tersebut akan memperbaiki kinerja instansi di bandara.
====|||====
Subscribe to:
Posts (Atom)
